Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Probolinggo, Jawa Timur, mendapat kecaman karena lambatnya respons terhadap kekhawatiran masyarakat di wilayah tersebut. Badan yang bertanggung jawab atas penanggulangan dan tanggap bencana ini telah dikritik karena kurang mendesak dalam menangani permasalahan yang diangkat oleh penduduk setempat.
Salah satu kekhawatiran utama masyarakat adalah kurangnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. Warga melaporkan bahwa BPBD lamban dalam memberikan bantuan dan dukungan pada saat krisis, sehingga membuat mereka rentan dan tidak memiliki sumber daya yang memadai.
Selain lambatnya respons terhadap bencana, BPBD di Probolinggo juga dikritik karena buruknya komunikasi dengan masyarakat setempat. Warga melaporkan merasa tidak mendapat informasi dan diabaikan oleh lembaga tersebut, dan banyak di antara mereka yang menyatakan frustrasi atas kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam operasi mereka.
Selain itu, lembaga ini juga dituduh melakukan salah urus dan korupsi, dengan adanya laporan penyelewengan dana dan sumber daya yang tidak dialokasikan dengan benar. Hal ini semakin menambah ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap BPBD.
Menanggapi kritik tersebut, BPBD Probolinggo menyatakan bahwa mereka berupaya meningkatkan operasionalnya dan mengatasi kekhawatiran masyarakat. Mereka berjanji untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, meningkatkan komunikasi dengan warga, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Namun, banyak warga yang masih skeptis terhadap janji-janji lembaga tersebut, dengan alasan adanya sejarah pelanggaran komitmen dan janji yang tidak terpenuhi. Mereka menyerukan pengawasan dan akuntabilitas yang lebih besar dari pemerintah untuk memastikan bahwa BPBD di Probolinggo memenuhi mandatnya untuk melindungi dan mendukung masyarakat pada saat dibutuhkan.
Ketika kritik terhadap BPBD di Probolinggo terus meningkat, jelas bahwa tindakan segera diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat dan memastikan bahwa badan tersebut memenuhi tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Hanya melalui transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap yang lebih besar, BPBD dapat memperoleh kembali kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang mereka layani.
